Menkeu: Negara sudah Gelontorkan APBN Rp 32.2 T untuk IKN

Menkeu: Negara sudah Gelontorkan APBN Rp 32.2 T untuk IKN

Menkeu: Negara sudah Gelontorkan APBN Rp 32.2 T untuk IKN – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di 2023 meraih Rp 26,7 triliun. Realisasi itu merupakan 97,6% dari anggaran yang telah di siapkan.

“Dari 2022 kita telah belanja Rp 5,5 triliun untuk IKN. 2023 naik cukup besar Rp 26,7 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers realisasi APBN 2023 di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Menkeu: Negara sudah Gelontorkan APBN Rp 32.2 T untuk IKN

Khusus th. ini, Sri Mulyani menyebutkan realisasi klaster infrastruktur telah menghabiskan Rp 23,8 triliun dari pagu Rp 24,3 triliun. Hal itu untuk pembangunan Istana Negara dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, kawasan permukiman Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS), pembangunan jalan tol, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, sampai duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek.

Untuk klaster non infrastruktur, realisasinya meraih Rp 2,9 triliun dari pagu Rp 3 triliun. Anggaran yang telah di belanjakan itu untuk koordinasi penyiapan pemindahan, rencana pemindahan, rekomendasi kebijakan pada K/L, kegiatan pemetaan, pemantauan dan evaluasi, serta bantuan pengamanan Polri dan operasional Otorita IKN.

Alokasi anggaran untuk pembangunan IKN ini tetap di berikan melalui APBN sampai 2024 yang senilai Rp 40,6 triliun. “Tahun depan lebih besar ulang Rp 40,6 triliun terutama, terlebih untuk basic infrastruktur dan sampai IKN nya terbangun,” lanjutnya.

Realisasi anggaran sebesar Rp 26,7 triliun di gunakan untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp 24,3 triliun serta non infrastruktur Rp 3,0 triliun.

Penyaluran anggaran infrastruktur di gunakan untuk pembangunan istana negara dan kawasan ini pusat pemerintahan, kawasan pemukiman (pembangunan tower rusun aparatur sipil negara serta pertahanan dan keamanan), serta pembangunan jalan tol IKN.

Kemudian, duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, pembangunan Bendungan Sepaku Semoi, serta penanganan banjir Sungai Sepaku dan pengendalian banjir DAS Sungai Sanggai, Pamaluan, Saluang, dan Tengin.

Sementara anggaran klaster non-infrastruktur di gunakan untuk koordinasi dan penyiapan pemindahan, rencana pemindahan ke IKN, rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L), bantuan pengamanan Polri, operasional Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), serta kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi.

Menurut Kepala OIKN Bambang Susantono, lebih kurang 19-20 % dana pembangunan ibu kota negara era depan Indonesia ini berasal dari APBN.

Selain APBN, dana pembangunan Kota Nusantara juga berasal dari kemitraan pemerintah dengan swasta (public private partnership) dan kerja serupa pemerintah dengan badan usaha (KPBU), serta dari investasi sektor swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Baca Juga: Pabrik Kembang Api Meledak di Thailand 23, Nyawa Melayang

Target upacara HUT Kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024.

Seperti di ketahui, Presiden Joko ini (Jokowi) menargetkan untuk mengadakan upacara HUT Kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024. Pemerintah juga bakal merasa memindahkan 3.246 Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) secara bertahap merasa Juli-November 2024.

Berdasarkan UU IKN, tahapan pemindahan IKN di bagi dalam 5 fase. Fase pertama (2020-2024) pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. Fase ke dua (2025-2029) pengembangan shared office di IKN. Kemudian, fase ketiga (2030-2039) pengembangan agile government. Lalu, fase keempat (2035-2039) pembangunan Kota Cerdas Industri 4.0. Dan yang terakhir fase kelima (2040-2045) Pembangunan Kota Cerdas dengan Artificial Intelligence (Al).

Sepanjang 2023 sebut Kepala OIKN Bambang Susantono, ada 23 investor dari dalam negeri yang telah melakukan peletakan batu pertama. Sebagai isyarat merasa melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia dengan nilai investasi non-APBN lebih tidak cukup Rp 41 triliun.

“Selanjutnya sektor komersil di antaranya, pembangunan restoran, kafe, hotel, pusat perbelanjaan, serta prasarana transportasi udara penunjang Kota Nusantara,” ucapnya.

15 Investor Melakukan Peletakan Batu Pertama

Berdasarkan information OIKN, telah ada lebih kurang 15 investor bakal melakukan peletakan batu pertama. Sebagai isyarat merasa melakukan pembangunan di ibu kota negara baru Indonesia, pada Januari sampai Februari 2024.

“OIKN benar-benar terbuka kepada investor yang seiring dengan visi ibu kota negara era depan Indonesia. Menjadi kota cerdas, inklusif, berkelanjutan, serta kota yang nyaman dan indah untuk di tinggali,” kata Bambang Susantono

Adapun keseluruhan alokasi anggaran IKN dari th. anggaran 2022 sampai 2024 adalah sebesar Rp 72,8 triliun.

Dengan rincian realisasi anggaran pada 2022 sebesar Rp 5,5 triliun, realisasi selagi 2023 sebesar Rp 26,7 triliun. Dan alokasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp 40,6 triliun.

“Anggaran 2024 terlebih di gunakan untuk basic infrastruktur sampai IKN-nya bisa terbangun,” ujar Sri Mulyani.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah di habiskan sebesar Rp 32,2 triliun. Untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Itu merupakan keseluruhan dari realisasi di 2022 senilai Rp 5,5 triliun dan 2023 Rp 26,7 triliun.

Dana pembangunan IKN non-APBN

Sebelumnya, OIKN optimistis target 80 % dana pembangunan Kota Nusantara bukan berasal dari APBN dapat tercapai.

Kepala OIKN Bambang Susantono yakin th. ini bakal lebih banyak ulang investor yang menanamkan modal jangka panjang di Kota Nusantara.

“Melihat capaian sampai akhir Desember 2023, yakin 80 % dana pembangunan Kota Nusantara non-APBN bisa terpenuhi.” Kata Bambang di Penajam, lebih dari satu selagi lalu.

Avatar admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Liyana Parker

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.